Kementerian PU Turun Tangan Susun Master Plan Penanganan Banjir di Bandar Lampung

RILISID, Bandar Lampung — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan perhatian khusus terhadap penanganan banjir di Kota Bandar Lampung. Plt Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU, Mochammad Dian Alma’ruf, turun langsung ke Bandar Lampung untuk meninjau kondisi tanggul Sungai Kuala di Kecamatan Garuntang serta kawasan di sekitar RSUD Abdul Moeloek, Rabu (29/4/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kepala BBWS Mesuji Sekampung Elroy Koyari, Asisten I Pemkot Bandar Lampung, Wilson Faisol, dan sejumlah kepala OPD. Kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi penanganan banjir di Aula Batutegi, Kantor BBWS Mesuji Sekampung, yang terhubung secara daring dengan Dirjen SDA.

Mochammad Dian Alma’ruf mengatakan, rapat tersebut bertujuan untuk melaporkan hasil kunjungan lapangan kepada Dirjen SDA.

“Kami tadi menyampaikan bahwa dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi banjir berulang di Bandar Lampung. Tentu setiap kejadian memiliki penyebabnya,” ujarnya.

Berdasarkan kajian awal, penyebab banjir antara lain berkurangnya kapasitas sungai akibat sedimentasi dan okupasi lahan. Selain itu, belum optimalnya infrastruktur pengendali banjir, penyempitan badan sungai, serta perubahan tata guna lahan turut menjadi faktor pemicu.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang wajar seiring dengan pesatnya perkembangan wilayah perkotaan. Untuk itu, Kementerian PU telah menyiapkan skema penanganan banjir yang dibagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pada jangka pendek, dilakukan normalisasi sungai. Saat ini, BBWS Mesuji Sekampung telah melakukan normalisasi di 10 sungai. Selain itu, disiapkan bahan penanganan darurat seperti geobag yang ditempatkan di titik tanggul rawan limpasan, serta bronjong untuk memperkuat tanggul yang mulai rapuh.

Pemerintah juga akan menyiapkan Mobile pump kapasitas 250 l/detik untuk mempercepat pengeringan genangan air di sejumlah titik.

“Dalam tahap ini, yang tidak kalah penting adalah meningkatkan koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Karena penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus melalui kolaborasi,” katanya.

Untuk jangka menengah, akan disusun master plan pengendalian banjir. Ditjen SDA Kementerian PU telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar pada tahun 2026. Ia berharap master plan tersebut dapat rampung pada Desember sehingga menjadi pedoman dalam pengambilan langkah strategis.